Adminkom (Asosiasi Distributor Resmi Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Multifungsi Berwarna) mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa Adminkom 2023 pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 di Hotel Aryaduta, Menteng Jakarta Pusat. Adminkom berdiri sejak tahun 2007 resmi tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum, Adminkom berdiri dengan misi untuk membantu anggota asosiasi menghadapi dinamika regulasi impor dari Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Multifungsi Berwarna, hingga tahun 2023 ini, tercatat 84 perusahaan dengan 111 merek terdaftar sebagai anggota dari asosiasi. Dan tercatat sebagai anggota pendiri Adminkom antara lain adalah PT Astra Graphia Tbk, PT Samafitro, PT Perdana Jatiputra, PT Aneka Infokom Tekindo, PT Asaba, PT Tritanu, PT Datascrip.
Rapat Anggota Luar Biasa Adminkom 2023 (selanjutnya disebut "Rapat") ini, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Steering Committee yang telah ditunjuk oleh Dewan Pengurus Pusat Adminkom 2018-2023 yaitu Bapak Berry Boen, Bapak Setijadi Rahardja dan Bapak Hadili Goenawan.
Rapat juga dihadiri oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH.,MH.,M.Kn. yang bertugas melakukan verifikasi kuorum Rapat dan pembuatan Berita Acara Rapat.
Rapat ini adalah Rapat Anggota Luar Biasa sekaligus Rapat Anggota untuk memilih dan mengangkat Pengawas dan Pengurus Adminkom periode 2023-2028 serta Penetapan Garis Besar Program Kerja Asosiasi 2023-2028.
Secara umum Rapat berjalan dengan lancar di support oleh seluruh anggota Adminkom yang berpartisipasi penuh mendukung jalan Rapat hingga menghasilkan keputusan Rapat.
Peserta Rapat adalah Pemilik atau Direktur Perusahaan yang menjadi anggota Adminkom yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan; atau yang mendapatkan surat kuasa dari pemilik atau Direktur Perusahaan anggota Adminkom.
Hasil Keputusan dari Rapat sebagai berikut:
Memilih dan Mengesahkan Dewan Pengurus Pusat Adminkom 2023-2028
Ketua Umum: Kuat Teguh Santoso - PT Astra Graphia Tbk
Semoga dengan terpilihnya Pengurus dan Pengawas Adminkom periode 2023-2028, Adminkom semakin memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara Republik Indonesia ditengah tantangan serta dinamika perubahan kebijakan serta regulasi terkait dengan impor mendatang.
Semoga Sukses untuk Pengurus dan Pengawas Adminkom 2023-2028.
Pada hari selasa, 30 Mei 2023, Adminkom mengadakan acara gathering seluruh anggota Adminkom sekaligus perkenalan dengan pimpinan Botasupal.
Pimpinan Botasupal terdiri dari Kalakhar (Kepala Pelaksana Harian) dan Sekretaris Umum (Sekum) Botasupal beserta jajarannya.
Kalakhar Botasupal Bapak Irjen Polisi Dr. Tonny Hermawan SIK., MSos. dalam pidato sambutannya yang dibawakan oleh Sekum Botasupal Ibu Kombes Polisi Dr. Rinny Wowor M Psi. menyampaikan apresiasi terhadap acara yang di adakan oleh Adminkom ini, disamping menyampaikan concern terkait dengan dinamika kebijakan impor serta kebijakan pemberantasan Rupiah Palsu,
Disampaikan juga bahwa Botasupal segera meluncurkan website botasupal.go.id sebagai wadah saluran informasi bagi seluruh anggota Adminkom untuk menyampaikan kasus Rupiah palsu yang ditemui, website ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum pada umumnya dan seluruh anggota Adminkom pada khususnya terkait dengan langkah-langkah pemberantasan Rupiah Palsu yang dari Botasupal.
Dewan Pengurus Pusat Adminkom Periode 2018 - 2023 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Steering Committee (SC) untuk penyelenggaraan Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 sebagai amanah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Adminkom.
Seluruh Anggota Adminkom yang sudah mendapatkan kartu anggota resmi di tahun 2023 diundang secara resmi melalui web Adminkom menghadiri Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 ini. Tujuan dari penyelenggaraan Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 ini adalah untuk meningkatkan perangkat organisasi serta menjaga tertib kelancaran organisasi Adminkom periode 2023 - 2028.
Jika ada hal yang kurang jelas atau membutuhkan informasi lebih lanjut terkait Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 dapat menghubungi Sekretariat Adminkom
Ibu Rita Helmita | No. telp & fax : 021- 391 9213 atau HP & WA : 0812 9865 1528
Demikianlah informasi terkait Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 di sampaikan kepada seluruh anggota Adminkom.
Dewan Pengurus Pusat Adminkom Periode 2018 - 2023 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Steering Committee (SC) untuk penyelenggaraan Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 sebagai amanah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Adminkom.
Seluruh Anggota Adminkom yang sudah mendapatkan kartu anggota resmi di tahun 2023 diundang secara resmi melalui web Adminkom menghadiri Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 ini. Tujuan dari penyelenggaraan Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 ini adalah untuk meningkatkan perangkat organisasi serta menjaga tertib kelancaran organisasi Adminkom periode 2023 - 2028.
Jika ada hal yang kurang jelas atau membutuhkan informasi lebih lanjut terkait Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 dapat menghubungi Sekretariat Adminkom
Ibu Rita Helmita | No. telp & fax : 021- 391 9213 atau HP & WA : 0812 9865 1528
Demikianlah informasi terkait Rapat Anggota Adminkom tahun 2023 di sampaikan kepada seluruh anggota Adminkom.
DPP (Dewan Pengurus Pusat) Adminkom mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444H
Menjelang hari raya Idul Fitri 1444H ini, DPP Adminkom memberikan santunan kepada anak-anak yatim Mesjid Al Furqon Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Pemberian santunan diberikan langsung oleh Ketua Umum Adminkom Bapak Kuat Teguh Santoso, disertai doa serta harapan agar Semoga anak-anak yatim dapat bergembira serta suka cita dalam merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1444H.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Adminkom mendapatkan undangan untuk diskusi dengan Sekretaris Umum Botasupal Ibu Brigjen Polisi Rinny beserta jajaran Botasupal pada tanggal 12 Februari 2023.
Diskusi membahas beberapa hal / topik yang kritikal yang dihadapi oleh anggota Adminkom terkait importasi serta penerapan implementasi Neraca Komoditas. Diskusi berjalan hangat, dengan arahan-arahan dari Ibu Rinny kepada DPP Adminkom agar mendukung penuh penerapan Implementasi Neraca Komoditas dengan terus meningkatkan komunikasi yang intens antara pihak Botasupal dan DPP Adminkom dan pihak lainnya seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW). Diharapkan dengan komunikasi yang baik dan intens dapat membantu kesulitan yang dihadapi oleh para anggota Adminkom di dalam proses implementasi Neraca Komoditas ini.
Ditengah-tengah kepadatan jadwal dari Ibu Rinny selaku Sekretaris Umum (Sekum) Botasupal, beliau masih menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan DPP Adminkom dan tentunya hasil dari diskusi ini akan membawa kebaikan untuk seluruh anggota Adminkom khususnya untuk keberlangsungan bisnis dari seluruh anggota Adminkom.
Masih dibulan Februari 2023, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2023, DPP Adminkom mengadakan Workshop dengan seluruh Dewan Pengawas Adminkom. Workshop ini membahas kesiapan DPP Adminkom menjelang pelaksanaan Rapat Anggota sesuai amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Adminkom. Hasil dari Workshop ini adalah penetapan waktu penyelenggaraan Rapat Anggota pada tanggal 11 Mei 2023, dan seluruh dokumen legal terkait persiapan steering committtee beserta organizing committee untuk mensukseskan pelaksanaan Rapat Anggota tersebut.
Pada Workshop ini, seluruh Dewan Pengawas Adminkom hadir lengkap, yaitu Bapak Setiadi Rahardja, Bapak Susanto Kolim dan Bapak Hadili Goenawan. Sedangkan dari DPP Adminkom hadir lengkap, yaitu Bapak Kuat Teguh Santoso, Bapak Berry Boen, Bapak Denny Leonardi Liong serta Ibu Rita Helmita dan Hari Kurniaman. Workshop di adakan dari pagi hari dan selesai setelah makan siang bersama, Dewan Pengawas Adminkom beserta DPP Adminkom mengharapkan pelaksanaan Rapat Anggota mendatang dapat berjalan lancar serta menghasilkan keputusan yang terbaik untuk seluruh anggota Adminkom.
Di ujung tahun 2023 merayakan hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2023, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Adminkom menyelenggarakan program CSR di Yayasan Guardian Holy Angel yang bertempat di daerah Bekasi.
Yayasan Guardian Holy Angel ini merawat lebih kurang 40 anak-anak terlantar dan diharapkan sumbangan dari DPP Adminkom ini dapat membuat anak-anak tersebut bergembira dalam merayakan Hari Natal dan Tahun Baru.
DPP Adminkom diwakilkan oleh Bapak Denny Leonardi selaku Sekretaris Jenderal Adminkom menyerahkan sumbangan kepada pihak Yayasan Guardian Holy Angel.
Pada awal tahun 2023 ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi untuk 2 (dua) peraturan di bidang Pabean dan Impor, sebagai berikut:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 185/PMK.04/2022, Nomor PMK-185/PMK.04/2022, Tanggal 09-Dec-2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor. Secara singkat peraturan ini memberikan panduan terkait Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.04/2022,Nomor PMK-190/PMK.04/2022, Tanggal 09-Dec-2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor. Secara singkat peraturan ini memberikan panduan terkait Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
Latar Belakang keluarnya Peraturan yang disosialisasikan oleh DJBC ini adalah merupakan tindak lanjut Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) dan Penyelerasan proses Bisnis dan Teknologi Informasi DJBC, Penguatan Dasar Hukum dan Perbaikan proses bisnis pengeluaran barang Impor untuk dipakai.
Silahkan akses link di bawah ini untuk membaca materi Sosialisasi dan download Peraturannya.
Demikian update sosialisasi peraturan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan oleh DPP Adminkom.Peraturan tersebut secara resmi akan diberlakukan pada tanggal 11 Januari 2023 ini, oleh karena itu diharapkan seluruh anggota Adminkom dapat mempelajari dan melaksanakannya secara baik. {hku)
Peraturan Presiden No. 32/2022 tentang Neraca Komoditas yang ditetapkan pada 21 Februari 2022 merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di bidang perdagangan. Peraturan ini mengatur penggunaan dan prosedur pelaksanaan Neraca Komoditas. Peraturan ini juga menjadi dasar hukum bagi Neraca Komoditas sebagai mekanisme perdagangan baru setelah pemerintah Indonesia mempromosikan gagasan tersebut sejak tahun lalu. Neraca Komoditas akan diterapkan pada beras, garam, gula, daging sapi, dan produk-produk perikanan pada tahun 2022, sementara barang lain yang membutuhkan izin ekspor dan impor akan mulai menggunakan Neraca Komoditas pada tahun 2023.
Apa Itu Neraca Komoditas?
Neraca Komoditas adalah basis data terintegrasi dan terpusat berisi pasokan dan kebutuhan produk yang diperdagangkan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan impor dan ekspor. Data setiap produk yang termasuk dalam Neraca Komoditas akan dikompilasi setiap tahun sebelum bulan Desember, untuk menyelaraskan data kebutuhan dan pasokan barang.
Data terkait kebutuhan sebagian besar berasal dari perusahaan. Perusahaan wajib melaporkan estimasi penjualan dan pembelian melalui sistem baru bernama Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK/sebelumnya SNANK), yakni sebuah subsistem dari Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Perusahaan juga wajib melaporkan sejumlah informasi seperti rencana ekspor dan impor, realisasi ekspor dan impor tahun sebelumnya, rencana produksi, penjualan domestik, dan kapasitas produksi. Informasi-informasi ini selanjutnya diserahkan kepada kementerian terkait yang mengontrol komoditas tersebut (misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk produk-produk perikanan). Apabila komoditas digunakan untuk produksi, data juga akan diserahkan kepada Kementerian Perindustrian.
Perusahaan harus mengajukan rencana ekspor dan impornya paling lambat bulan September. Lalu, pemerintah dapat mengirimkan surveyor untuk memverifikasi apakah kapasitas perusahaan di lapangan sesuai dengan jumlah ekspor dan impor yang diajukan. Data terkait barang-barang yang dianggap “strategis”1 disampaikan oleh pemerintah paling lambat bulan Oktober.
Data pasokan dalam Neraca Komoditas akan diberikan oleh kementerian-kementerian teknis. Para produsen tidak secara langsung memasukkan data produksi domestik ke SINAS-NK (sebelumnya SNANK), melainkan tugas ini dilakukan oleh kementerian-kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian memiliki waktu paling lambat hingga bulan Oktober untuk mengisi data pasokannya. Kemampuan untuk mengumpulkan data yang reliabel dan akurat terkait produksi dan pasokan pertanian selalu menjadi permasalahan yang besar di Indonesia, seperti juga dihadapi oleh banyak negara lainnya . Selain itu, data yang termuat dalam Neraca Komoditas tampaknya tidak menangkap keragaman atau mutu barang yang dibutuhkan perusahaan untuk produksi, sehingga justru mengurangi nilai dari basis data itu sendiri.
Untuk barang primer, input industri, dan barang strategis, Peraturan Presiden mensyaratkan penyelarasan data pasokan dan kebutuhan untuk dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri. Masih belum jelas bagaimana rapat koordinasi akan memengaruhi kuota final ekspor dan impor yang diperbolehkan, mengingat data pasokan dan kebutuhan seharusnya difinalisasi oleh satu kementerian. Jika rapat koordinasi masih dibutuhkan untuk menyepakati data yang diberikan oleh kementerian dan menetapkan kuota ekspor dan impor sesuai tertulis di peraturan, sulit untuk melihat perbedaan antara Neraca Komoditas dan sistem perizinan yang lama, setidaknya dalam hal penentuan kuota ekspor dan impor.
Untuk barang lain yang tidak termasuk barang primer, input, atau strategis, Neraca Komoditas akan ditetapkan secara otomatis tanpa melalui rapat. Neraca Komoditas ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelum masa berlakunya. Berdasarkan pelacakan data dalam Neraca Komoditas, izin impor dan ekspor dapat diterbitkan ketika ada defisit atau surplus dalam pasokan domestik. Namun, dengan kekhawatiran terkait reliabilitas dan akurasi data, pengambilan keputusan ekspor dan impor berdasarkan angka statistik yang relatif tetap dan statis, alih-alih berdasarkan sinyal pasar yang fluktuatif, dapat berisiko semakin menyebabkan kekurangan pasokan.
Untuk komoditas area ADMINKOM yaitu mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin printer berwarna yang diatur tata niaga Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Total komoditas yang diatur perizinannya melalui Neraca Komoditas di SINAS-NK adalah 14 HS Code. Dan Seluruh anggota ADMINKOM wajib mengisi Rencana Kebutuhan di tahun 2023 di dalam sistem SINAS-NK (INSW) paling lambat tanggal 30 September 2022.
Dasar Hukum Penetapan Neraca Komoditas
Tujuan dan Fungsi Neraca Komoditas
Timeline Implementasi Neraca Komoditas ADMINKOM
Pelaku usaha atau anggota Adminkom diminta untuk memperhatikan timeline implementasi Neraca Komoditas mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin printer berwarna sesuai timeline yang disampaikan oleh Sesmenko Perekonomian pada saat sosialisasi Neraca Komoditas tanggal 19 September 2022.
Melihat timeline implementasi Neraca Komoditas mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin printer berwarna yang diberikan oleh kementerian Koordinator Perekonomian, seluruh pelaku usaha atau anggota ADMINKOM diharuskan untuk segera mengisi atau mengajukan Permohonan Usulan Kebutuhan atau Rencana Kebutuhan di sistem SINAS-NK (INSW) paling lambat tanggal 30 September 2022. Jika terlambat, konsekuensinya akan kesulitan untuk mendapatkan Perizinan Import (PI) dari Kementerian Perdagangan. Setelah Pelaku Usaha atau anggota ADMINKOM mengisi SINAS-NK (INSW) maka selanjutnya menunggu penetapan Rencana Kebutuhan oleh Kementerian Perindustrian sebagai Pembina Industri ADMINKOM, paling lambat 31 Oktober 2022. Jika di tolak dikarenakan kekurangan data dan lain sebagainya, pelaku usaha atau anggota ADMINKOM diminta untuk melakukan perbaikan melalui jadwal Monitoring dan Evaluasi.
Silahkan perhatian pointer di bawah ini untuk akses ke SINAS-NK. Jika ada kesulitan dalam mengakses SINAS-NK ini silahkan klik https://insw.go.id/contact-center/ atau klik Panduan Permintaan Bantuan LNSW di Linktree LNSW
Jika Anggota Adminkom mengalami kesulitan didalam proses pengisian Rencana Kebutuhan (RK) di SINAS NK INSW ini, dapat menghubungi PIC Direktur Elektronika dan Telematika dengan menghubungi : Bapak Irkham - Ditjen ILMATE kemenperin +6282298448055
Agar lebih jelas diharapkan Pelaku Usaha / Anggota Adminkom dapat melihat Tutorial Neraca Komoditas dari LNSW dengan men-klik Tutorial Neraca Komoditas (API-U) ini.
Oleh karena itu diharapkan Seluruh pelaku usaha / anggota Adminkom diminta untuk segera mengisi Rencana Kebutuhan di SINAS NK paling lambat tgl 30 September 2022. Baik yang Persetujuan Impor (PI) masih berlaku atau yang sudah akan habis masa berlakunya. (harikur)
Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) di setiap tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya, yang bertepatan dengan tanggal proklamasi kemerdekaan RI. Setiap tahunnya, Pemerintah RI merilis tema dan logo yang berbeda, termasuk di hari jadi ke-77
Berdasarkan penjelasan Kementerian Sekretariat Negara RI selaku Panitia Nasional Kemerdekaan RI ke-77, diperlukan identitas tunggal untuk dipakai sebagai identitas nasional terkait semua kegiatan Kemerdekaan 77 Tahun RI.
Identitas tunggal tersebut akan ditetapkan sebagai pedoman penggunaan di berbagai format medium dan akan disebarluaskan ke seluruh pihak sebagai standar baku pemakaian identitas yang dapat diunduh di situs resmi Sekretariat Negara (Setneg).
Dewan Pengurus Pusat ADMINKOM mengucapkan "Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 Tahun".
Dengan spirit "Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat", serta latar belakang Kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi berat sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia di penjuru tanah air. Meski tengah terpuruk, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan. Selain itu, semangat gotong royong itu bertujuan untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor agar Indonesia siap menghadapi tantangan global.
Oleh karena itu, HUT RI ke-77 tahun 2022 merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan Indonesia. Dasar-dasar negara tersebut menuntun bangsa Indonesia untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia maju.
